beritajalan.web.id Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya percepatan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di berbagai wilayah provinsi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA, yang menilai bahwa keberlanjutan pembangunan jalan merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Yahdi, pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana pembangunan jalan sepanjang 144 kilometer yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Program tersebut akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026, terutama dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Dorongan Agar Pekerjaan Dimulai Lebih Awal
Dalam penjelasannya, Yahdi menegaskan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur harus dimulai lebih awal agar tidak terganggu oleh faktor cuaca. Ia menyoroti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana beberapa proyek jalan terhambat akibat musim hujan dan keterlambatan persiapan administrasi.
“Peningkatan infrastruktur jalan ini harus kita dorong bersama. Jangan sampai terlambat dimulai karena bisa mengganggu target pengerjaan. Semakin cepat dimulai, semakin besar peluang hasilnya maksimal,” ujar Yahdi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak tahap awal. Menurutnya, proyek jalan harus melalui proses kajian teknis dan evaluasi agar tidak terjadi perubahan mendadak di tengah pelaksanaan. Dengan cara itu, efisiensi waktu dan kualitas pekerjaan bisa lebih terjamin.
Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan DPRD
Yahdi menjelaskan bahwa setelah kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) disahkan, pemerintah provinsi akan segera melakukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Evaluasi ini diharapkan berjalan cepat agar Peraturan Gubernur (Pergub) bisa segera diterbitkan, sehingga proyek-proyek prioritas bisa langsung dikerjakan sejak awal tahun.
Menurutnya, DPRD Sumatera Utara, khususnya Fraksi PAN, siap memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan infrastruktur tersebut. Meski demikian, Yahdi menegaskan bahwa pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai regulasi dan tidak ada penyimpangan.
“Komitmen Gubernur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sangat tinggi. Kami di DPRD mendukung penuh, namun tetap akan mengawal agar semuanya berjalan sesuai aturan dan waktu yang telah direncanakan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proyek-proyek jalan tidak berhenti di tengah jalan akibat kendala teknis, seperti keterlambatan pencairan dana atau persoalan administrasi lelang. Menurutnya, kesiapan birokrasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan fisik di daerah.
Alokasi Anggaran dan Fokus Pembangunan
Dalam rancangan APBD Sumatera Utara tahun 2026, sektor infrastruktur memperoleh perhatian besar. Total alokasi mencapai Rp 1,540 triliun, di mana sekitar Rp 1,253 triliun dialokasikan khusus untuk belanja konstruksi. Dana tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, drainase, serta proyek pengelolaan sumber daya air.
Bagi Fraksi PAN, alokasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah provinsi dalam memperbaiki konektivitas antarwilayah. Menurut Yahdi, jalan yang baik akan mempercepat mobilitas barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan setelah proyek selesai, tetapi juga selama proses konstruksi berlangsung.
Kritik terhadap Kebijakan Fiskal Pusat
Meski mendukung penuh langkah pemerintah daerah, Yahdi juga menyoroti adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut, menurutnya, dapat membebani kemampuan fiskal daerah dan memperlambat pelaksanaan program prioritas.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, dapat meninjau kembali kebijakan itu. “Kalau transfer keuangan daerah berkurang, tentu ruang fiskal kita semakin sempit. Padahal, infrastruktur membutuhkan dana besar untuk menjangkau seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah seharusnya saling mendukung. Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi. Karena itu, sinergi antara keduanya menjadi sangat penting.
Manfaat Peningkatan Infrastruktur Jalan bagi Masyarakat
Yahdi juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang layak akan mempercepat arus distribusi hasil pertanian, mempermudah akses pendidikan, dan memperlancar transportasi publik.
“Ketika akses jalan semakin baik, petani bisa lebih cepat mengirim hasil panennya ke pasar. Anak-anak bisa berangkat ke sekolah tanpa hambatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan lebih lancar,” katanya.
Ia optimistis, pembangunan jalan sepanjang 144 kilometer itu akan menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi Sumatera Utara. Menurutnya, konektivitas yang baik juga bisa memperluas investasi karena investor lebih tertarik masuk ke daerah dengan infrastruktur memadai.
Seruan untuk Sinergi dan Transparansi
Sebagai penutup, Yahdi mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung proyek pembangunan jalan ini. Ia menilai transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Fraksi PAN sepakat bahwa anggaran harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Kami ingin setiap rupiah yang digunakan benar-benar membawa perubahan nyata bagi rakyat Sumut,” tegasnya.
Ia juga meminta kontraktor yang terlibat agar bekerja profesional dan menjaga kualitas pekerjaan. Pembangunan jalan tidak boleh hanya mengejar target waktu, tetapi harus mengutamakan daya tahan dan keselamatan pengguna jalan.
Yahdi menutup pernyataannya dengan harapan besar agar Sumatera Utara bisa menjadi provinsi yang maju dan terkoneksi dengan baik. Ia percaya, dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, cita-cita untuk membangun Sumut yang modern dan berdaya saing bisa segera terwujud.
Cek Juga Artikel Dari Platform baliutama.web.id