beritajalan.web.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan yang hidup dalam kondisi sosial sulit. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui diskusi lintas sektor yang diinisiasi langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk membahas persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih menjadi tantangan sosial di wilayah perkotaan. Diskusi tersebut tidak hanya dihadiri unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, lembaga perlindungan anak, komunitas masyarakat sipil, hingga perwakilan forum anak.
Fokus utama dari kegiatan ini adalah membedah akar persoalan secara lebih mendalam dan merumuskan strategi penanganan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan.
Diskusi Tidak Seremonial, Langsung Menuju Rencana Aksi
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa diskusi ini sengaja dirancang tidak bersifat formal atau sekadar acara simbolik. Ia ingin pertemuan ini menghasilkan rencana aksi nyata yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
Menurutnya, persoalan anak jalanan dan kelompok rentan merupakan masalah kompleks. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja.
Fatmawati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan mampu menyentuh akar masalah.
“Kita tidak perlu terlalu formal. Yang penting adalah urgensinya dan rencana aksi apa yang bisa dieksekusi,” tegasnya dalam diskusi tersebut.
Keprihatinan Wagub Meningkat Setelah Melihat Kondisi Lapangan
Fatmawati mengaku keprihatinannya semakin kuat setelah melihat langsung kondisi anak jalanan dalam kunjungan kerja sebelumnya. Ia menyebut bahwa sebagian besar anak jalanan dan kelompok gepeng yang ditemui justru perempuan.
Kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan anak-anak di jalan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dasar dan masa depan generasi muda.
Ia menilai, pendekatan penanganan harus dilakukan secara kolektif, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.
Anak Tidak Sekolah Jadi Bagian dari Masalah Sosial
Dalam diskusi tersebut, Fatmawati juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Ia menilai masalah anak jalanan tidak dapat dipisahkan dari tingginya angka putus sekolah.
Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan berpotensi besar terdorong untuk turun ke jalan demi bertahan hidup.
Menurut Wagub perempuan pertama di Sulsel itu, ATS bukan sekadar data statistik, tetapi merupakan gambaran masa depan anak-anak yang terancam jika tidak segera diintervensi.
“Kita harus jujur melihat fakta. Kalau tidak kita tangani sekarang, maka masalah sosial ini akan terus berulang,” ujarnya.
Dinsos Ungkap Kemiskinan Struktural Jadi Faktor Utama
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abd Malik Faisal, menjelaskan bahwa faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng adalah kemiskinan struktural.
Ia memaparkan bahwa terdapat lebih dari seribu anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di beberapa daerah utama seperti Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.
Menurutnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban, tetapi harus melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan sistematis.
Abd Malik juga mengapresiasi langkah Wagub yang mempertemukan seluruh stakeholder untuk menyusun langkah bersama.
Momentum Menjelang Ramadan Jadi Alarm Preventif
Diskusi lintas sektor ini dinilai sangat penting karena biasanya menjelang Ramadan terjadi peningkatan jumlah anak jalanan di kawasan perkotaan.
Banyak keluarga dalam kondisi ekonomi sulit terdorong mencari penghasilan tambahan dengan turun ke jalan.
Karena itu, pemerintah ingin melakukan langkah preventif agar anak-anak tidak semakin tereksploitasi di ruang publik.
Pendekatan yang akan dilakukan mencakup identifikasi kantong kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta fasilitasi aktivitas anak agar lebih aman.
Pendekatan Humanis Jadi Kunci Penanganan
Abd Malik menegaskan bahwa anak-anak hadir di jalan bukan karena kesalahan mereka. Sebagian besar karena keterpaksaan ekonomi dan minimnya dukungan keluarga.
Oleh sebab itu, penanganan harus menyentuh akar persoalan, termasuk kondisi orang tua dan akses penghidupan yang lebih layak.
Pemerintah ingin memastikan bahwa solusi yang dibangun bukan sekadar menghilangkan anak dari jalanan, tetapi benar-benar memberi jalan keluar bagi keluarga.
Pendekatan humanis menjadi prinsip utama agar kebijakan lebih berpihak pada anak.
Suara Anak: Pendidikan Gratis Masih Punya Hambatan
Dari perspektif anak, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Azizah Tenri Wello, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah yang dipicu keterbatasan akses pendidikan.
Ia menekankan bahwa meskipun sekolah disebut gratis, masih ada biaya tidak langsung yang memberatkan keluarga. Contohnya biaya transportasi, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan kegiatan belajar.
Selain itu, dukungan keluarga dan ketepatan sasaran bantuan pendidikan juga menjadi tantangan besar.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan harus ditangani lebih menyeluruh agar anak-anak tidak terputus dari sekolah.
Harapan Diskusi Jadi Kebijakan Nyata dan Berpihak pada Anak
Diskusi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman bersama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan kelompok rentan.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar penanganan anak jalanan lebih efektif dan berkelanjutan.
Wagub Fatmawati menegaskan bahwa anak-anak adalah masa depan daerah. Karena itu, perlindungan mereka harus menjadi prioritas bersama.
Dengan langkah nyata dan pendekatan humanis, Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan ruang hidup yang lebih aman dan layak bagi setiap anak.
Cek Juga Artikel Dari Platform iklanjualbeli.info