Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menginisiasi diskusi lintas sektor terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kelompok rentan. Pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar pada Selasa, 10 Februari 2026, menjadi langkah strategis dalam membahas persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang masih menjadi tantangan sosial di kawasan perkotaan.
Diskusi ini dihadiri oleh pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat daerah kabupaten/kota, akademisi, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas masyarakat sipil. Fokus utama pertemuan tersebut adalah membedah akar persoalan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Anjal Gepeng), sekaligus merumuskan strategi penanganan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan kolaboratif.
Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa diskusi tersebut tidak dirancang sebagai agenda seremonial semata, melainkan diarahkan langsung pada rencana aksi yang dapat dieksekusi di lapangan. Menurutnya, persoalan anak jalanan dan gepeng merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu sektor.
“Kita diskusi tidak usah formal, langsung ke rencana aksi dan urgensinya apa. Persoalan anak jalanan dan gepeng ini sangat kompleks dan tidak bisa ditangani satu sektor saja,” tegas Fatmawati.
Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan itu juga mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat langsung kondisi anak jalanan dalam kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa sebagian besar anak jalanan dan gepeng yang ditemui adalah perempuan, sebuah kondisi yang menurutnya menjadi alarm sosial serius.
“Saya miris karena sebagian besar anak jalanan dan gepeng itu perempuan. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa penanganannya harus lintas sektor dan dilakukan secara kolektif,” ujarnya.
Fatmawati juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masalah sosial tersebut. Anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan dinilai sangat rentan terdorong ke jalanan apabila tidak segera ditangani secara sistematis.
“Kita harus jujur melihat fakta. ATS ini bukan sekadar data, tapi masa depan anak-anak kita. Kalau tidak kita intervensi sekarang, maka masalah sosial ini akan terus berulang,” kata Fatmawati.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abd Malik Faisal, menjelaskan bahwa faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng adalah kemiskinan struktural. Ia memaparkan terdapat sedikitnya 1.024 anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di lima daerah, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.
Ia mengapresiasi langkah Wakil Gubernur yang menginisiasi pertemuan lintas sektor tersebut, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Menurutnya, momen Ramadan biasanya diiringi peningkatan jumlah anak jalanan di kawasan perkotaan karena meningkatnya aktivitas masyarakat dan potensi pemberian sedekah di jalan.
“Wakil Gubernur sangat cerdas menangkap momentum dengan mempertemukan seluruh stakeholder. Tidak lama lagi kita masuk Ramadan, yang biasanya terjadi lonjakan anak jalanan. Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk melakukan langkah preventif dan penanganan yang lebih manusiawi,” ujar Abd Malik.
Ia menegaskan bahwa ke depan penanganan akan dilakukan dengan pendekatan humanis, mulai dari identifikasi kantong kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dan keluarga, hingga fasilitasi aktivitas yang lebih aman selama Ramadan.
“Anak-anak ini hadir di jalan bukan karena kesalahan mereka, tapi karena keterpaksaan. Maka pendekatan kita harus manusiawi, menyentuh orang tuanya, dan membuka akses penghidupan yang lebih layak,” tambahnya.
Dari perspektif anak, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Azizah Tenri Wello, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah yang dipicu oleh keterbatasan akses pendidikan serta lemahnya dukungan keluarga. Ia menekankan bahwa meskipun pendidikan bersifat gratis, masih ada biaya tidak langsung yang memberatkan keluarga, seperti transportasi dan kebutuhan kegiatan sekolah.
“Pendidikan memang gratis, tapi masih ada pembiayaan lain yang tidak semua keluarga mampu. Selain itu, dukungan orang tua dan ketepatan sasaran bantuan pendidikan juga menjadi tantangan besar,” ungkapnya.
Diskusi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman bersama serta melahirkan kebijakan dan aksi nyata yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan kelompok rentan di Sulawesi Selatan. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan komunitas sipil, penanganan anak jalanan dan ATS diharapkan dapat dilakukan lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.
Baca juga : Mudik Gratis 2026, Kemenhub Siapkan 50 Ribu Tiket Ekonomi
Cek Juga Artikel Dari Platform : beritapembangunan
