Dana Bertahap, Rp35 Miliar Cair di Awal 2026
Meski nilai kontrak perbaikan mencapai Rp170 miliar, pemerintah menegaskan pencairan dana dilakukan secara bertahap. Untuk Tahun Anggaran 2026, dana awal sebesar Rp35 miliar telah disiapkan sebagai tahap pertama penanganan permanen.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satker PJN Wilayah I Sumsel, A Fathur Rahman, menjelaskan bahwa dana awal tersebut difokuskan pada titik-titik kerusakan paling kritis yang selama ini menjadi sumber kecelakaan dan kemacetan.
“Untuk penanganan permanen, sudah ada pemenang tender dengan nilai kontrak total Rp170 miliar. Dana Rp35 miliar di tahun 2026 ini kami prioritaskan untuk ruas-ruas yang paling rusak,” ujar Fathur saat meninjau lokasi, Jumat (2/1/2026).
Dengan anggaran tahap awal ini, Satker PJN menargetkan mampu merekonstruksi sekitar 6 kilometer jalan, baik melalui pelapisan ulang (overlay) maupun perbaikan struktural agar lebih tahan terhadap beban berat dan cuaca ekstrem.
40 Persen Ruas Jalan Masih Tidak Mantap
Berdasarkan data teknis Satker PJN, total panjang jalan nasional di bawah penanganan PPK 1.4 mencapai 119,45 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen atau lebih dari 50 kilometer masih berada dalam kondisi “tidak mantap”.
Kerusakan paling parah ditemukan di wilayah Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan lubang-lubang dalam yang kerap terendam air. Sementara itu, di kawasan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, genangan air dan kontur tanah labil menjadi tantangan serius, terutama saat curah hujan tinggi.
Kondisi ini berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas. Truk logistik, kendaraan umum, hingga pengendara roda dua harus ekstra hati-hati melintas, bahkan tidak jarang terjadi kecelakaan tunggal akibat jalan berlubang.
Solusi Darurat Tetap Dilakukan
Sambil menunggu pengerjaan permanen dimulai, Satker PJN Wilayah I Sumsel terus melakukan penanganan darurat. Perbaikan sementara berupa penambalan lubang dan perataan permukaan jalan dilakukan secara intensif, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
“Hingga saat ini penanganan yang kami lakukan masih bersifat darurat berupa penambalan dan perataan, agar jalan tetap bisa dilalui masyarakat,” jelas Fathur.
Langkah ini diambil untuk memastikan arus lalu lintas tetap berjalan, meskipun belum sepenuhnya nyaman. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan darurat bukan solusi jangka panjang, namun dinilai penting untuk mencegah kecelakaan dan kemacetan total.
Ancaman Longsor Jadi Perhatian Serius
Selain kerusakan aspal, proyek perbaikan jalan Muba–Musi Rawas juga mencakup penanganan titik-titik rawan longsor. Tercatat setidaknya tiga lokasi kritis yang masuk dalam daftar prioritas mitigasi bencana.
Salah satu titik paling mengkhawatirkan berada di Desa Tanjung Raya, di mana badan jalan mengalami amblas ke arah Sungai Musi. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Mambang serta kawasan Jembatan Air Semaran, yang saat ini terpaksa diberlakukan sistem satu lajur demi keselamatan pengguna jalan.
Untuk mengantisipasi kondisi darurat, Satker PJN telah mendirikan posko siaga di Desa Mandi Aur. Alat berat seperti excavator dan dump truck disiagakan di titik strategis agar dapat segera dikerahkan jika terjadi longsor susulan atau kerusakan mendadak.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Gubernur Sumsel
Program perbaikan jalan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, bersama para bupati di wilayah terdampak sebelumnya telah melakukan inspeksi lapangan untuk melihat langsung kondisi jalan.
Hasil peninjauan tersebut menjadi dasar percepatan penganggaran dan penetapan proyek strategis nasional di ruas Muba–Musi Rawas. Pemerintah berharap, sinergi lintas pemerintahan ini mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Jalan Nasional sebagai Nadi Ekonomi
Ruas jalan Muba–Musi Rawas memiliki peran vital sebagai jalur logistik dan mobilitas masyarakat. Jalan ini menjadi penghubung utama distribusi hasil perkebunan, pertambangan, dan kebutuhan pokok antarwilayah di Sumatera Selatan.
Ketika kondisi jalan rusak, biaya logistik meningkat tajam, waktu tempuh membengkak, dan daya saing ekonomi daerah menurun. Oleh karena itu, investasi Rp170 miliar ini tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur semata, tetapi juga sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi regional.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap perbaikan jalan ini tidak hanya bersifat tambal sulam, tetapi benar-benar permanen dan berkelanjutan. Pengawasan kualitas pekerjaan, sistem drainase yang baik, serta pengendalian kendaraan bermuatan berat dinilai menjadi kunci agar kerusakan tidak terulang dalam waktu singkat.
Dengan dimulainya tahapan perbaikan permanen pada 2026, pemerintah optimistis kondisi jalan nasional Muba–Musi Rawas akan kembali layak, aman, dan mendukung aktivitas masyarakat.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, jalur yang sempat viral karena kerusakan parah ini diharapkan berubah menjadi contoh keberhasilan penanganan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Selatan.
Baca Juga : Sumsel Tegas Larang Truk Batu Bara di Jalan Umum
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : beritabumi
