Rencana pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke wilayah konflik mendapat sorotan. Kebijakan ini dinilai penting, namun perlu disertai langkah mitigasi yang matang.
Anggota DPR menilai moratorium tidak boleh hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga harus membuka solusi baru bagi masyarakat.
DPR Dorong Mitigasi Komprehensif
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, menekankan pentingnya perencanaan matang.
Menurutnya, kebijakan moratorium harus diiringi strategi yang jelas.
Tujuannya agar peluang kerja masyarakat tetap terjaga.
Alternatif Penempatan Harus Disiapkan
Jika moratorium diberlakukan, pemerintah diminta menyiapkan negara tujuan alternatif.
Negara yang lebih aman harus menjadi prioritas penempatan.
Langkah ini penting agar calon pekerja tidak kehilangan kesempatan kerja.
Ribuan PMI Berada di Wilayah Risiko
Data dari Kementerian P2MI menunjukkan sekitar 20 ribu PMI berada di kawasan berisiko.
Wilayah tersebut mencakup kawasan Timur Tengah hingga perbatasan Turki.
Kondisi ini membuat perlindungan menjadi prioritas utama.
Risiko Tidak Hanya Fisik
Netty mengingatkan bahwa ancaman yang dihadapi PMI tidak hanya bersifat fisik.
Tekanan psikologis juga menjadi risiko serius di wilayah konflik.
Karena itu, perlindungan harus mencakup aspek mental dan sosial.
Pentingnya Sistem Evakuasi
Pemerintah diminta menyiapkan sistem evakuasi yang cepat dan mudah diakses.
Selain itu, layanan pendampingan bagi PMI juga perlu diperkuat.
Hal ini menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan menyeluruh.
Koordinasi Antar Kementerian
Penguatan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dinilai sangat penting.
Kerja sama ini diperlukan untuk memetakan wilayah risiko secara akurat.
Dengan data yang tepat, kebijakan dapat diambil lebih efektif.
Keselamatan Jadi Prioritas
Moratorium dinilai sebagai langkah preventif yang tepat.
Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan solusi konkret.
Keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Baca Juga : Bupati Tulungagung Diperiksa KPK Usai OTT
Cek Juga Artikel Dari Platform : podiumnews
