Rapat Evaluasi di Istana

beritajalan.web.id, Sabtu (30/8/2025) — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat evaluasi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah menteri. Agenda utamanya: perkembangan situasi nasional pasca gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah.

Menurut Kapolri, pertemuan ini digelar untuk menyamakan langkah penanganan keamanan dan memastikan stabilitas tetap terjaga. Koordinasi lintas sektor ditekankan agar kebijakan di pusat segera terimplementasi di lapangan.

“Kami dipanggil Presiden untuk evaluasi situasi terkini,” ujar Listyo Sigit usai pertemuan.


Instruksi Kapolri: Proses Etik Dikebut

Di sisi lain, Divpropam Polri diminta mempercepat penanganan dugaan pelanggaran etik terhadap tujuh anggota Brimob terkait insiden rantis melindas Affan Kurniawan (pengemudi ojol).

Kapolri menyebut proses dilakukan cepat dan maraton agar hasilnya dapat segera disampaikan ke publik.

Tujuh terduga pelanggar etik:

  • Kompol Cosmas Kaju Gae
  • Aipda M. Rohyani
  • Bripka Rohmat
  • Briptu Danang
  • Bripda Mardin
  • Baraka Jana Edi
  • Baraka Yohanes David

“Saya perintahkan agar diproses cepat dan diinformasikan ke masyarakat,” tegas Kapolri.


Fokus Pemerintah: Stabilitas & Rasa Aman

Pascakerusuhan, pemerintah menempatkan pemulihan rasa aman masyarakat sebagai prioritas. TNI–Polri diminta bertindak tegas namun terukur terhadap tindakan anarkis, sembari membuka ruang komunikasi dengan elemen masyarakat untuk mencegah eskalasi lanjutan.

Upaya normalisasi meliputi:

  • Pengamanan terarah di titik rawan.
  • Percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak.
  • Transparansi informasi atas penanganan perkara yang menyita perhatian publik.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Arah pesan pemerintah jelas: penegakan hukum dan akuntabilitas harus berjalan beriringan. Keputusan mempercepat proses etik di tubuh Polri diharapkan menjadi sinyal bahwa institusi siap berbenah dan bertanggung jawab.

Pemerintah juga mendorong kanal dialog tetap dibuka. Dengan begitu, aspirasi tersampaikan tanpa kekerasan, sementara penegakan hukum tetap melindungi masyarakat luas.

Cek juga artikel terbaru dari beritagram.web.id