Transisi dari Tanggap Darurat ke Rehabilitasi
Pemerintah pusat mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Upaya tersebut kini memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah sebagian besar daerah terdampak dinilai mulai menunjukkan perbaikan kondisi lapangan.
Langkah percepatan ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama pemulihan diarahkan pada perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pemulihan layanan publik, serta percepatan normalisasi aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor di Sumatera telah keluar dari fase tanggap darurat.
“Peralihan status ini dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan. Namun kewaspadaan tetap dijaga untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ujar Pratikno.
Status Daerah Terdampak di Tiga Provinsi
Di Provinsi Aceh, sebanyak tujuh kabupaten dan kota telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, 11 kabupaten dan kota lainnya masih menjalani perpanjangan masa tanggap darurat guna memastikan kesiapan wilayah sebelum masuk ke tahap pemulihan jangka menengah.
Untuk Sumatera Utara, delapan kabupaten dan kota telah berstatus transisi, sedangkan delapan wilayah lainnya masih berada dalam fase tanggap darurat. Di Sumatera Barat, 10 kabupaten dan kota telah memasuki masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara tiga wilayah masih membutuhkan penanganan darurat lanjutan.
Pemerintah menilai bahwa perpanjangan status tanggap darurat di beberapa daerah merupakan langkah kehati-hatian agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dampak Bencana Masih Signifikan
Data BNPB hingga akhir Desember 2025 menunjukkan bahwa dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera masih cukup besar. Lebih dari seribu korban jiwa tercatat, sementara ratusan ribu warga terdampak tersebar di berbagai daerah.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan bahwa kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan.
“Selain korban jiwa, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan permukiman menjadi fokus utama penanganan pascabencana,” jelasnya.
Akses Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas
Pemulihan akses wilayah menjadi prioritas utama pemerintah. Jalan dan jembatan yang sempat terputus akibat banjir dan longsor kini mulai dibuka kembali untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Panglima TNI, Agus Subiyanto, menyampaikan bahwa TNI telah mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan untuk membuka wilayah yang sempat terisolasi.
Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 32 jembatan bailey telah dipasang di berbagai titik di Sumatera untuk menggantikan jembatan permanen yang rusak atau terputus. Jembatan darurat ini memungkinkan kendaraan logistik, ambulans, serta aktivitas ekonomi warga kembali berjalan.
“Jembatan bailey ini sangat vital untuk memulihkan konektivitas antarwilayah,” ujar Agus Subiyanto.
Hunian dan Fasilitas Publik Mulai Dibangun
Pemulihan infrastruktur tidak hanya menyasar jalan dan jembatan, tetapi juga hunian warga dan fasilitas publik. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak telah dimulai.
Proyek ini dilakukan bersama sejumlah BUMN dan pemerintah daerah. Ribuan unit hunian ditargetkan selesai secara bertahap, bersamaan dengan rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan dasar masyarakat dapat segera normal.
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dipulihkan
Pemulihan layanan dasar menjadi perhatian serius pemerintah. Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar ditargetkan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.
Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dan belum dapat digunakan akan memanfaatkan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara. Kebijakan ini diambil untuk memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski berada di wilayah terdampak bencana.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi. Dari total 867 puskesmas yang terdampak, hanya delapan yang masih dalam tahap perbaikan.
Bantuan Sosial dan Personel Tambahan
Dari sisi bantuan sosial, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan senilai Rp100,48 miliar untuk wilayah Sumatera. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa bantuan mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, dan dukungan dapur umum.
Selain itu, bantuan pascabencana juga disalurkan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp3 juta per keluarga untuk mendukung kebutuhan dasar rumah tangga.
Pemerintah juga mengerahkan personel tambahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa 1.054 praja IPDN dikirim ke Aceh untuk membantu pembersihan fasilitas umum dan pemulihan layanan administrasi. Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri mengirimkan 1.500 personel tambahan untuk pengamanan dan pendampingan masyarakat.
Menuju Normalisasi Bertahap
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis pemulihan infrastruktur dan layanan publik di Sumatera dapat berjalan lebih cepat. Akses jalan utama yang mulai normal diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi lokal, memperlancar distribusi logistik, serta mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.
Meski fase darurat mulai dilalui, pemerintah menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus diawasi secara ketat agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
Baca juga : Jalan Diperbaiki, Pasir Berserakan Picu Kecelakaan di Lumajang
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : outfit
