beritajalan.web.id Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki infrastruktur jalan. Dengan total panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 850 kilometer, baru sekitar 66,89 persen di antaranya yang berstatus mantap atau dalam kondisi baik. Artinya, masih ada lebih dari 300 kilometer jalan yang memerlukan perbaikan serius.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Anjang Purwoko, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang memperlambat peningkatan kualitas jalan. Berdasarkan perhitungan instansinya, untuk mencapai kondisi jalan mantap 100 persen, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Namun, kemampuan keuangan daerah jauh dari angka tersebut.
“Tahun depan, dana yang tersedia untuk perbaikan jalan hanya sekitar Rp40 miliar, sebagian besar bersumber dari pinjaman daerah. Jumlah ini tentu belum sebanding dengan kebutuhan yang mencapai triliunan rupiah,” ujar Anjang.
Skala Prioritas Jadi Kunci
Karena kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah kabupaten harus menetapkan skala prioritas dalam perbaikan jalan. Fokus utama diarahkan pada ruas-ruas jalan yang rusak berat, serta jalur dengan nilai strategis tinggi yang menghubungkan antar-kecamatan dan menjadi jalur ekonomi warga.
Menurut Anjang, strategi bertahap ini memang tidak bisa langsung memberikan hasil menyeluruh, namun diharapkan dapat memperbaiki kualitas konektivitas secara perlahan. “Kami berusaha menata ulang program agar setiap tahun ada ruas yang diperbaiki, meski sedikit demi sedikit. Prinsipnya, anggaran kecil tetap harus berdampak,” jelasnya.
Selain itu, PUPR juga melakukan inventarisasi jalan rusak berdasarkan tingkat kerusakan dan volume lalu lintas harian. Data tersebut digunakan untuk menentukan prioritas proyek yang paling mendesak. Jalan dengan mobilitas tinggi dan menjadi jalur distribusi hasil pertanian serta perikanan akan lebih diutamakan dibanding jalan dengan akses terbatas.
Masyarakat Mendesak Perbaikan Lebih Cepat
Keterlambatan perbaikan jalan menimbulkan keluhan dari masyarakat di berbagai kecamatan, terutama di wilayah selatan dan pegunungan. Jalan yang berlubang, retak, dan sering tergenang air saat hujan menyebabkan aktivitas ekonomi warga terhambat.
“Kalau musim hujan, jalanan licin dan berlumpur. Mobil angkutan hasil tani susah lewat. Kadang kami harus memutar jauh ke jalan utama,” kata Suyono, petani asal Kecamatan Bendungan.
Beberapa warga berharap pemerintah bisa mencari alternatif pendanaan agar perbaikan bisa dilakukan lebih cepat. Namun pemerintah daerah menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak memungkinkan pelaksanaan serentak di seluruh wilayah.
Kendala Anggaran Daerah
Kondisi keuangan daerah menjadi faktor utama yang menahan percepatan pembangunan infrastruktur. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek, porsi terbesar masih terserap untuk belanja pegawai dan program prioritas nasional, seperti kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur hanya sekitar 10–12 persen dari total APBD. Jumlah ini dianggap terlalu kecil untuk membiayai pembangunan jalan di seluruh wilayah kabupaten.
“Kalau bicara ideal, minimal 30 persen APBD dialokasikan untuk infrastruktur. Tapi kondisi kita saat ini belum memungkinkan karena pendapatan asli daerah juga masih terbatas,” jelas Anjang.
Untuk menutup kekurangan, pemerintah daerah mencoba mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan dan mencari sumber dana lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat maupun kerja sama dengan sektor swasta. Namun prosesnya panjang dan bergantung pada persetujuan berbagai pihak.
Upaya Inovatif: Pemeliharaan Mandiri dan Padat Karya
Selain fokus pada proyek besar, Dinas PUPR juga mulai menerapkan program padat karya dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Program ini melibatkan warga setempat untuk memperbaiki ruas-ruas kecil menggunakan material sederhana, seperti batu dan pasir, guna menutup lubang atau memperbaiki saluran air.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. “Kami ingin masyarakat ikut berpartisipasi menjaga jalan. Kalau bisa dilakukan gotong royong, maka kualitasnya bisa lebih terjaga,” kata Anjang.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkenalkan penggunaan bahan alternatif ramah lingkungan seperti aspal karet dan campuran limbah plastik untuk perbaikan jalan tertentu. Inovasi ini diharapkan dapat menekan biaya perawatan jangka panjang.
Harapan dan Rencana Jangka Panjang
Meskipun keterbatasan dana menjadi hambatan besar, Pemkab Trenggalek tetap menargetkan peningkatan kualitas jalan secara bertahap hingga lima tahun ke depan. Target jangka menengah adalah mencapai kemantapan jalan hingga 80 persen dalam tiga tahun mendatang.
Untuk itu, pemerintah akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi, terutama dalam hal bantuan keuangan dan dukungan teknis. Dinas PUPR juga tengah menyiapkan masterplan jaringan jalan yang terintegrasi dengan wilayah sekitar, seperti Tulungagung, Ponorogo, dan Pacitan.
Bupati Trenggalek sendiri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Kita sadar kondisi keuangan terbatas, tapi perbaikan jalan bukan hanya soal infrastruktur fisik. Ini juga tentang pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam rapat koordinasi pembangunan.
Penutup: Bertahap Tapi Berkelanjutan
Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan tekad Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Dengan strategi bertahap dan pendekatan prioritas, diharapkan kondisi jalan di daerah ini akan terus membaik dari tahun ke tahun.
Meski tantangan besar masih menghadang, langkah-langkah kecil yang konsisten menjadi pondasi penting untuk menciptakan perubahan nyata. Masyarakat kini menanti hasil nyata dari kebijakan ini — sebuah proses panjang menuju Trenggalek yang lebih terhubung, produktif, dan sejahtera.
Cek Juga Artikel Dari Platform faktagosip.web.id